Lanjut Mitha, solusi lain ketimbang penggunaan aplikasi MyPertamina yakni, memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi. Sudah lebih dari 90 persen SPBU yang dipasangkan alat digitalisasi di seluruh Indonesia tapi tidak dijalankan dengan baik.
"Jangankan di Jakarta, di Jateng, Jatim, Sumatera itu banyak temuan digitalisasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu saja dibetulkan pelaksanaannya," pintanya
Menurut putri mantan Bupati Brebes Indra Kusuma itu, BPH Migas harus bekerja sesuai dengan tupoksi. Jika aplikasi MyPertamina tersebut gagal lagi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada yang berhak, pasti yang diserang nanti Pertamina dan Patra Niaga, bukan BPH Migas.
"Kalau ada kelangkaan juga, pasti yang dibully Pertamina. Padahal BPH Migas yang bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang," pungkasnya.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
