Duh! Kena Pungli saat Buat Sertifikat Tanah PTSL, Warga Desa Dukuhwringin Brebes Geruduk Kejaksaan

BREBES, iNews.id - Bentangkan poster, puluhan warga Desa Dukuhwringin Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes, Selasa (18/2/2025). Mereka mengeluhkan soal lamanya pembuatan sertifikat tanah melalui proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di desanya hingga adanya praktek pungutan liar saat saat proses pembuatan PTSL.

Warga yang tiba di Kantor Kejari Brebes sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung melakukan orasi sembari membentangkan poster tuntutan. Perwakilan warga langsung diterima pihak kejaksaan dan menyampaikan keterangannya di dalam ruangan kantor. Sementara puluhan warga lainnya masih menunggu di halaman kantor kejaksaan. 

Sejak pendaftaran PTSL pada 2022 lalu, hingga kini sertifikat tanah milik warga tak kunjung jadi. Untuk membuat sertifikat lewat program ini, warga dipungut biaya antara Rp1,5 - 3 juta per bidang tanah. Sedangkan jumlah warga yang mendaftar pembuatan sertifikat tanah lewat program ini di tahun 2022 sekitar 300 an orang. 

Warga yang datang ke Kantor Kejaksaan Brebes hanya perwakilan. Mereka dimintai keterangan pihak kejaksaan karena dua pekan lalu salah satu warga sudah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Brebes. Bersamaan dengan aduan warga, kejaksaan juga memanggil pemerintah desa terkait untuk dimintai keterangan. 

Diketahui, di Desa Dukuhwringin Kecamatan Wanasari sejak 2018 hingga 2022 ini ditargetkan sekitar 1.200 bidang tanah harus bersertifikat lewat PTSL. Tahun 2018 sebanyak 600 an bidang, kemudian tahun 2022 sebanyak 640 an bidang. Dari jumlah itu, sampai saat ini masih ada 30 sertifikat yang belum jadi. 

"PTSL harusnya memudahkan masyarakat untuk membuat sertifikat tanah. Tapi justru mempersulit masyarakat. Ini program nasional (prona) yang harusnya bayarnya Rp150 ribu, tapi ada pungutan-pungutan yang melebihi itu. Ada yang Rp 1,5 juta, ada yang Rp2 juta, ada yang Rp3 juta. Itu laporan dari warga. Makanya kami datang ke Kejaksaan," Tokoh Masyarakat Dukuhwringin, Wahyu Pranoto.  

Dia menyebutkan, jumlah warga yang membuat sertifikat tanah PTSL namun tak kunjung jadi jumlahnya mencapai seratusan orang. Warga pun sudah seringkali menanyakan hal itu kepada pihak pemerintah desa. Namun menurut dia, pemerintah desa berdalih bahwa pembuatan sertifikat terkendala karena Kantor ATR/BPN Brebes terbakar pada tahun 2023 lalu. 

"Kata pemerintah desa itu yang belum jadi ada 30 sertifikat, tapi dari data kami berdasarkan laporan-laporan warga, yang belum jadi itu sekitar seratusan. Makanya kami akan buka posko pengaduan," lanjut dia. 

Sekretaris Desa Dukuhwringin, Heri Kurniawan mengatakan, untuk pembuatan sertifikat lewat program PTSL ini hanya membayar Rp150 ribu per bidang. Untuk warga yang dipungut sampai jutaan rupiah, hal itu karena pemohon tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atau alas hak (akta jual beli, akta waris, ataupun pembagian hak bersama, atau akta hibah). 

"Itu yang bayar Rp 2-3 juta karena untuk pembuatan alas hak sebelum membuat sertifikat. Ini karena masyarakat yang datang untuk membuat sertifikat PTSL hanya membawa KTP dan SPPT. Ini agar jangan sampai nanti ada sertifikat tanah yang sudah jadi tapi bermasalah di kemudian hari," kata Heri Kurniawan. 

Heri mengungkapkan, pihak pemerintah Desa diberi waktu oleh Kejaksaan Negeri Brebes selama tiga hari ke depan untuk menyelesaikan masalah ini, baik administrasi maupun keuangan. "Kami diberikan waktu selama tiga hari untuk menyelesaikan administrasi maupun keuangan (pengembalian uang ke warga)," pungkasnya.

Editor : Miftahudin